Angka kelulusan di SMA 1 Mawasangka cukup memprihatinkan. Sepintas adalah hal biasa jika kita berpikir dan memandangnya dari prespektif bahwa terpuruknya kualitas pendidikan adalah efek dari sebuah sistem yang tidak pernah memihak pada keadilan rakyat secara general.
Tapi yg terjadi di SMA 1 Mawasangka lain dari yang lain. Jika yang menjadi indikator ketidaklulusan di banyak sekolah atau daerah adalah kompentensi siswa, namun di SMA 1 Mawasangka lain.
Ini dimulai ketika kepala Sekolah SMA Neg. 1 Mawasangka menghadapi persoalan dugaan Penyelewengan Dana BOP & Komite. Terkait persoalan ini, beberapa orang tua siswa telah diundang untuk melakukan hearing di DPRD. Namun, menurut pengakuan salah seorang orang tua siswa, agenda hearing tersebut telah diskenario sedemikian rupa untuk mematikan gerak mereka. Karena agenda yg tertuang dalam undangan yg dilayangkan pihak DPRD kepada orang tua siswa tidak relevan dengan isu atau masalah yg sesungguhnya akan mereka angkat. Sehingga agenda tersebut berakhir dengan kekecewaaan di pihak orang tua siswa.
Menariknya, ternyata orang tua siswa itu sendiri tidak satu kata dalam menanggapi persoalan ini. Terjadi pro-kontra di kalangan komite itu sendiri. Ada yang meninginkan hal ini diproses secara hukum, ada yang mengatakan tidak perlu karena tidak terbukti atau alasan-alasan klasik bahwa yang menginginkan persoalan ini diproses secara hukum adalah mereka yang iri dengan keadaan ekonomi sang Kepala sekolah yang terlihat mulai "Mapan".
Masalah ini tidak berhenti begitu saja. Konon, akan ada tim yg turun untuk mengaudit / memeriksa sang Kepala Sekolah terkait persoalan itu.
Yang menarik dari persoalan ini adalah -sebagaimana diakui seorang orang tua siswa yg pro terhadap Kepala Sekolah yg berinisial RS- bahwa sebahagian besar siswa yg tidak lulus karena orang tuanya berada di pihak yg gencar melakukan upaya hukum atau kontra terhadap kepala sekolah. Setiap siswa diidentifikasi berdasarkan keberpihakan orang tuanya. Jika orang tuanya berada di posisi kontra terhadap kepala sekolah, maka siswa tersebut sengaja tidak diluluskan.
Sampai disini, kita melihat bahwa para domba2 politik telah salah menjadikan dunia pendidikan sebagai media pertaruhan kekuasan dan image politik itu sendiri. Siswa yang semestinya harus dididik dengan sungguh2 untuk mencapai kemanusiaannya justeru menjadi korban dari pertarungan menang-kalah ala domba, saling menanduk.
Tapi yg terjadi di SMA 1 Mawasangka lain dari yang lain. Jika yang menjadi indikator ketidaklulusan di banyak sekolah atau daerah adalah kompentensi siswa, namun di SMA 1 Mawasangka lain.
Ini dimulai ketika kepala Sekolah SMA Neg. 1 Mawasangka menghadapi persoalan dugaan Penyelewengan Dana BOP & Komite. Terkait persoalan ini, beberapa orang tua siswa telah diundang untuk melakukan hearing di DPRD. Namun, menurut pengakuan salah seorang orang tua siswa, agenda hearing tersebut telah diskenario sedemikian rupa untuk mematikan gerak mereka. Karena agenda yg tertuang dalam undangan yg dilayangkan pihak DPRD kepada orang tua siswa tidak relevan dengan isu atau masalah yg sesungguhnya akan mereka angkat. Sehingga agenda tersebut berakhir dengan kekecewaaan di pihak orang tua siswa.
Menariknya, ternyata orang tua siswa itu sendiri tidak satu kata dalam menanggapi persoalan ini. Terjadi pro-kontra di kalangan komite itu sendiri. Ada yang meninginkan hal ini diproses secara hukum, ada yang mengatakan tidak perlu karena tidak terbukti atau alasan-alasan klasik bahwa yang menginginkan persoalan ini diproses secara hukum adalah mereka yang iri dengan keadaan ekonomi sang Kepala sekolah yang terlihat mulai "Mapan".
Masalah ini tidak berhenti begitu saja. Konon, akan ada tim yg turun untuk mengaudit / memeriksa sang Kepala Sekolah terkait persoalan itu.
Yang menarik dari persoalan ini adalah -sebagaimana diakui seorang orang tua siswa yg pro terhadap Kepala Sekolah yg berinisial RS- bahwa sebahagian besar siswa yg tidak lulus karena orang tuanya berada di pihak yg gencar melakukan upaya hukum atau kontra terhadap kepala sekolah. Setiap siswa diidentifikasi berdasarkan keberpihakan orang tuanya. Jika orang tuanya berada di posisi kontra terhadap kepala sekolah, maka siswa tersebut sengaja tidak diluluskan.
Sampai disini, kita melihat bahwa para domba2 politik telah salah menjadikan dunia pendidikan sebagai media pertaruhan kekuasan dan image politik itu sendiri. Siswa yang semestinya harus dididik dengan sungguh2 untuk mencapai kemanusiaannya justeru menjadi korban dari pertarungan menang-kalah ala domba, saling menanduk.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar